Bang rhoma tersenggol sara

"Terlibat SARA, Rhoma Irama Harus Dihukum"
Marieska Harya Virdhani - Okezone
Senin, 6 Agustus 2012 15:57 wib wib




DEPOK - Peneliti Kajian Budaya Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai, isu SARA yang diduga disampikan Rhoma Irama bisa saja membawa pedangdut itu ke meja hijau. Devie coba membandingkan dengan negara lain yang begitu tegas menerapkan sanksi terkait isu SARA.

Salah satunya, kata dia, saat olimpiade kemarin dimana salah satu atlet mendapatkan sanksi tegas karena tersandung isu SARA. Apalagi, lanjutnya, jika Rhoma terbukti bersalah secara sengaja setelah melewati proses pemeriksaan.

“Pertama kan kalau SARA itu kan, misalnya kalau saya sebagai orang Makasar dan Padang, ketika ditanya konstituen saya mau pilih yang mana, saya ajak kita pilih suku kita saja, nah itu bukan SARA, itu konteks satu kelompok. Namun jika ada upaya sistematis upaya jatuhkan lawan, itu harus dihindari,” kata dia saat berbincang dengan Okezone, Senin (06/08/12).

Devie menilai, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga wajib mengedepankan etika, moral dan taat hukum. Terkait kampanye, lanjutnya, jika ada upaya untuk menggiring opini publik dengan cara negative tentu harus ditindak tegas.

“Dalam hal ini perlu mengedepankan etika. Etika tak bisa dibiarkan begitu saja, hukum harus mendorong. Jika Bang Rhoma setelah penyelidikan terbukti melanggar, memang harus dihukum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus menjaga etika moral dan hukum, buat apa bernegara dan berbangsa kalau itu dilanggar,” tukasnya.

Kata Devie, yang terpenting yakni bicara soal eksekusi hukum itu sendiri jika memang dia terbukti melanggar. Sebab, lanjutnya, hal ini bisa menjadi pelajaran bagi calon maupun tim kampanye ataupun juru kampanye di Pemilukada selanjutnya.

“Dalam upaya kampanye, semua kandidat berhak lakukan apapun, selama tak langgar hukum, silahkan. Pemain bola dan olahragawan saja bisa diganjar hukum soal SARA, apalagi soal pemilu," tegasnya.

Namun, Devie yakin, bahwa masyarakat Jakarta yang pluralis mampu menyaring hal itu dan tak akan terpengaruh dengan isu SARA. "Saya rasa sebuah pilihan yang gegabah mengusung isu SARA. Jakarta masyarakatnya plural menghargai perbedaan, jadi tak akan berpaling, itu sederhana. Yang penting isu pembaruan, siapa yang mampu berbeda dia yang akan dipilih,” tandasnya.
(trk)

sumber : jakarta okezone